BPBD Dan BAPPEDA Kabupaten Siak Memenuhi Undangan FITRA RIAU Dalam Kegiatan Rembuk; Gotong Royong Membangun Riau Hjau

facebook reddit twitter email whatapps pinterest gmail telegram line yahoomail skype

Kabupaten Siak yang diwakili oleh BPBD dan BAPPEDA menghadiri undangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan FITRA Riau dalam menginisiasi penyelenggaraan kegiatan Rembuk Riau Hijau dengan Tema : Rembuk; Gotong Royong Membangun Riau Hjau di Hotel Grend Central, JL. Sudirman, Pekanbaru, Riau 27 Oktober 2022, dimana BPBD Kabupaten Siak diwakili oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Sapriwal Milis, SP dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Said Junaidi Syahputra, SE., MM.

Acara tersebut di buka oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si. gelar Datuk Seri Setia Amanah Menyebutkan dalam perkembangnnya sejak tahun 2019 hingga saat ini, arah kebijakan Riau Hijau secara ekplisit menjadi salah satu program stratgis daerah yang dimasukan dalam misi kelima RPJMD Riau 2019-2024 yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian untuk mendukung implementasi Riau Hijau, diperlukan sinergitas pembangunan dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa, karena tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah Provinsi Riau dan juga dibutuhkan dukungan multipihak masyarakat dan swasta.

 Melalui rencana aksi Riau Hijau terdapat tiga arah kebijakan yaitu; 1) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, 2) meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, dan 3) meningkatkan bauran energi tebarukan. Sejauh ini sejak tahun 2019-2022 dukungan program, kegiatan dan anggaran masih dilaksanakan sendiri oleh pemerintah Provinsi Riau yang terdapat pada sembilan OPD, apalagi belum semua rencana aksi dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah Provinsi Riau dan bahkan membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai

Perlu disadari bahwa dukungan untuk mencapai tujuan Riau Hijau sejauh ini sudah banyak dilakukan oleh para pihak, baik yang dilakukan pemerintah Kabupaten/kota, desa masyarakat sipil serta privat sektor sesuai mandate dari rencana aksi Riau Hijau. Namun dalam pelaksanaan program kegiatannya masih bersifat sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah daerah khususnya melalui forum Riau Hijau

 Semakin banyak pihak yang terlibat dalam mendukung Riau Hijau maka akan semakin baik untuk mempercepat pencapaian tujuan Riau Hijau tersebut. Misalnya, pemerintah kabupaten/kota yang sudah memiliki kebijakan pembangunan berkelanjutan susuai kebijakan RPJMDnya maka perlu dipertimbangkan terhadap dukungan anggarannya, apalagi kondisi keuangan kabupaten/kota yang terbatas dan juga kewenangan kehutanan yang tidak lagi dilaksanakan oleh Kabupaten/kota

Dalam rangka untuk konsolidasi kerjasama yang mendukung Riau Hijau, FITRA RIAU berinisiasi untuk melaksanakan konsolidasi dengan para pihak untuk mendukung Riau hijau yang akan dibuat dalam bentuk “Rembuk; Gotong Royong membangun Riau Hijau”. kegiatan ini secara umum bertujuan untuk mendiskusikan dan membangun kerjasama para pihak untuk mendung percepatan pembangunan Riau Hijau, yaitu :

1.    Mendikusikan dan sharing session para pihak terkait agenda mendukung Riau Hijau;

2.    Membangun kerjasama dan memetakan dukungan para pihak untuk percepatan implementasi Riau Hijau;

3.    Mendapatkan masukan-masukan terkait kebijakan, program/kegiatan dan anggaran yang mendukung Riau Hijau

4.    Adanya sinergitas pembangunan Riau Hijau antar pemerintah daerah dengan kabupaten/kota;

5.    Terbangunya kerjasama dan terpetakan dukungan para pihak dalam pelaksanaan rencana aksi Riau Hijau kedepan

 

Isu lingkungan hidup di Provinsi Riau masih menimbulkan permaslahan yang kompleks mulai dari kejadian kebakaran hutan, gambut kritis, banjir, abrasi pantai, kerusakan ekosistem mangrove, konflik lahan dan lain-lain. Selain itu menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan, juga berdampak terhadap kesenjangan ekonomi akibat dari adanya ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat sekitar dan pemilik modal/perusahaan. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah telah menerbitkan kebijakan Riau Hijau yang ditetap melalui Pergun No.9 Tahun 2019 sebagai payung hukum dalam perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Berita Terkait

Berita Terkini

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Form yang bertanda * wajib diisi.